mediamatarantai.online Lampung Timur — Pengadaan proyek di Kabupaten Lampung Timur tengah menjadi sorotan. Sejumlah kontraktor lokal mempertanyakan dugaan adanya pengaturan paket pekerjaan yang disebut terjadi di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Nama seorang berinisial MP disebut-sebut berada di balik dugaan pola tersebut. Berdasarkan keterangan sumber yang diterima, MP diduga tidak hanya berperan sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga disebut memiliki pengaruh dalam proses sejak tahap perencanaan hingga penentuan pihak yang mengerjakan proyek.
Dugaan itu mencakup sejumlah tahapan, mulai dari penyusunan perencanaan, penunjukan konsultan perencana dan pengawas, hingga pelaksanaan pekerjaan fisik. Namun, informasi tersebut masih berupa keterangan sumber dan belum dibuktikan melalui putusan atau temuan resmi aparat penegak hukum.
MP juga disebut tidak bekerja sendiri. Sosok berinisial AP disebut sebagai pihak yang membantu menjalankan pembagian paket pekerjaan pada sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Dugaan pengaturan tersebut turut dikaitkan dengan proyek di RSUD KH Ahmad Hanafiah yang sebelumnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung terkait dugaan pengondisian dan mark up. Namun, keterkaitan MP dan AP dengan perkara tersebut masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengklaim bahwa kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan di Lampung Timur harus melalui jalur tertentu.
“Semua sudah ada jalurnya. Perencanaan, pengawasan, sampai pelaksanaan sudah dikunci. Kalau tidak lewat dia, susah dapat proyek,” ujar sumber tersebut, Sabtu (3/10/2026).
Jika benar terjadi, dugaan pola semacam ini tidak hanya menyangkut satu proyek. Sebab, informasi yang beredar menyebut praktik tersebut diduga berlangsung lintas OPD.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat mempersempit ruang bagi kontraktor lokal untuk memperoleh pekerjaan secara kompetitif. Sejumlah pengusaha daerah disebut merasa hanya menjadi penonton meski telah memiliki badan usaha, tenaga ahli, serta persyaratan administratif yang dibutuhkan.
“Bagaimana pengusaha daerah mau hidup kalau paket sudah diarahkan ke orang tertentu terus?” kata sumber tersebut.
Dugaan tersebut pada dasarnya dapat diuji melalui data pengadaan pemerintah.
Daftar perusahaan pemenang tender, nilai paket, OPD pemberi pekerjaan, konsultan perencana dan pengawas, hingga rekam jejak perusahaan yang berulang kali memenangkan paket dapat menjadi bahan untuk melihat apakah terdapat pola tertentu dalam distribusi pekerjaan. (redaksi mediamatarantai.online)
